Tilamuta, MediaCenter – Kepala Bapppeda Kabupaten Boalemo Srijun Tasman Dangkua mengatakan, saat ini ada beberapa regulasi yang belum terpenuhi sehingga menjadi penghalang bagi Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam perencanaan Pembangunan Pengendalian Permukiman, Senin (7/8/2023) di Aula Bappeda.

“Untuk Boalemo saat ini Pak Bupati, belum memiliki perda kumuh dan inilah yang menghambat seluruh pengembangan perumahan, dan SK Kumuh kita juga belum direvisi,” kata Srijun dihadapan Pj. Bupati Boalemo Sherman Moridu.

Lebih lanjut Srijun menjelaskan, untuk SK Kumuh sendiri didalamnya terdapat beberapa item penting diantanya display pemukiman kumuh, rekapitulasi numerik data kumuh dan peta deliniesi kawasan kumuh.

“Rapat hari ini diharapkan mampu membahas persiapan dokumen, minimal tahun ini atau pun tahun depan kita sudah punya dokumen-dokumen tersebut, sehingga kedepannya bidang perumahan dan permukiman ini, bisa mendapatkan kucuran DAK,” tutur Srijun Dangkua.

 Sementara itu Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu menegaskan, bahwa rapat yang digelar BAPPPEDA tersebut sangat penting dilaksanakan, guna untuk menghasilkan langkah-langkah yang nyata, dalam melaksanakan rencana Pembangunan Pengendalian Permukiman.

“Saya berharap, rapat ini dapat memberiakan ide-ide dan masukan dari lima lintas sektor, bagaimana Perumahan dan kawasan Permukiman ini, benar-benar terterima dikalangan masyarakat," kata Pj. Bupati Sherman Moridu.

Pj. Bupati Sherman menambahkan, hal ini juga membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah.

“Pokja PKP ini harus benar-benar lebih kita tingkatkan dari saat ini, dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui kualitas kesehatan, dan terjaminnya ketersediaan akses air minum serta sanitasi yang layak,” ujar Pj. Bupati. (Abin/HLapasau)